Skip to main content

KISI KISI SOAL PENGADAAN BARANG DAN JASA

upload.wikimedia.org
BENAR atau SALAH
  1. Pengadaan langsung dapat dilakukan terhadap pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.50.000.000.- dan merupakan kebutuhan operasional kelembagaan/lembaga/dinas/instansi. Jawaban : S
  2. Surat keputusan pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada organisasi pengadaan harus diperbaharui setiap tahun anggaran berjalan. Jawaban : S
  3. Pengaturan pengadaan barang dan jasa pada peraturan presiden no 54 tahun 2010 dan perubahannya bertujuan agar pengadaan dapat dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Jawaban : B
  4. Dengan alasan waktu yang mendesak, Pejabat Pembuat Komitmen dapat melakukan ikatan perjanjian dengan salah satu penyedia barang untuk mengejar penyelesaian pekerjaan sebelum akhir tahun anggaran meskipun dokumen anggaran belum disahkan. Jawaban : S
  5. Pengumuman pemilihan penyedia untuk pengadaan peralatan dengan pagu senilai Rp.200.000.000.- sebaiknya dilakukan melalui koran lokal setempat. Jawaban : S
  6. Dalam hal pemeriksaan barang dan jasa memerlukan keahlian teknis khusus, dapat dibentuk tim atau tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang diangkat oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Jawaban : S
  7. Koperasi karyawan yang dipimpin oleh pejabat pengadaan dilarang menjadi penyedia barang/jasa ditempat yang bersangkutan karena melanggara etika pengadaan. Jawaban : B
  8. Anak dari pejabat yang berwenang menentukan pemenang pelelangan boleh ikut serta menjadi peserta pelelangan pengadaan barang/jasa ditempat yang bersangkutan karena tidak melanggar prinsip afiliasi. Jawaban : B
  9. Kegiatan pelaksanaan yang mencakup pekerjaan untuk mewujudkan selain bangunan, seperti perakitan atau instalasi komponen pabrikasi, penghancuran (demolition) dan pembersihan (removal) dan reboisasi, temasuk pekerjaan konteruksi. Jawaban : B
  10. Sertifikat Keahlian Pengadaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah merupakan salah satu persyaratan wajib untuk diangkat menjadi anggota leompok kerja ULP. Jawaban : B
  11. Untuk pengadaan barang/jasa yang membutuhkan waktu perencanaan daan persiapan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang lama, Kelompok Kerja ULP dapat mengumumkan pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa secara luas kepada masyarakat sebelum RUP diumumkan. Jawaban : B
  12. Pejabat yang paling bertanggung jawab dalam proses pelaksanaan / penyelesaian pekerjaan pengadaan barang/jasa adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Jawaban : B
  13. Unit layanan pengadaan dapat menuntut penyedia untuk mengganti kerugian kepada pemerintah apabila terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. Jawaban : S
  14. Menetapkan paket paket yang akan dilelangkan adalah salah satu tugas dari Pejabat Pembuat Komitmen. Jawaban : S
  15. Adendum kontrak disusun berdasarkan berita acara negosiasi teknis dan harga, antara pokja ULP dengan Penyedia Barang/Jasa, yang mengacu kepada ketentuan ketentuan yang tercantum pada perjanjian kontrak asal. Jawaban : S
  16. Tugas dan kewenangan Pengguna Anggaran (PA) untuk menetapkan pemenang pada pelelangan atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp.100.000.000.000.- (seratus milyar rupiah) dapat didelegasikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Jawaban : S
  17. Organisasi pengadaan untuk pengadaan melalui swakelola terdiri dari PA/KPA, PPK, ULP/Pejabat Pengadaan dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Jawaban : S
  18. Persyaratan penyedia yang mengharuskan calon peserta pernah melaksanakan pekerjaan di unit tempat berlangsungnya pengadaan barang/jasa merupakan persyaratan yang diskriminatif dan bertentangan dengan prinsip dasar pengadaan. Jawaban : B
  19. Jasa pekerjaan survei yang tidak membutuhkan telaahan tenaga ahli termasuk kategori pekerjaan jasa lainnya. Jawaban : B
  20. Pengadaan barang/jasa pada hakikatnya adalah upaya pihak pengguna barang/jasa untuk mendapatkan dan mewujudkan barang/jasa yang diinginkan dengan metoda tertentu. Jawaban : S
  21. Cara Pengadaan barang/jasa pemerintah dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu pelaksanaan pengadaan dengan menggunakan penyedia barang/jasa dan pelaksanaan pengadaan dengan swakelola. Jawaban : B
  22. Pejabat pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung dan e-purchasing. Jawaban : B
  23. Pengadaan barang/jasa oleh pemerintah daerah yang sebagian dananya berasal dari pinjaman dalam negeri tidak harus melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya. Jawaban : S
  24. Nilai maksimal jaminan uang muka untuk usha kecil sebesar 30 % dari nilai kontrak dan untuk usaha non kecil sebesar 20 % dari nilai kontrak. Jawaban : S
  25. Pejabat pengadaan yang hanya terdiri 1 orang tidak perlu menyusun HPS. Jawaban : B
  26. Kontrak tahun jamak (multi years) dapat digunakan untuk pekerjaan yang membutuhkan waktu pelaksanaan yang panjang dan terdiri dari beberapa lingkup pekerjaan yang bukan merupakan satu kesatuan sistem. Jawaban : B
  27. Biaya mobilisasi dapat diperhitungkan sebagai salah satu unsur biaya yang dibebankan pada uang muka. Jawaban : B
  28. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) masih diperlukan dalam pengadaan barang/jasa melalui metode kontes/sayembara dan pengadaan langsung yang menggunakan bukti pembelian yang digunakan sebagai acuan negosiasi harga. Jawaban : S
  29. PA/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat menyatukan beberapa paket yaitu pengadaan alat rontgen, kasur, dan alat laboratorium menjadi satu paket pengadaan dengan nilai Rp. 3 milyar. Jawaban : S
  30. Dalam persiapan pengadaan barang/jasa, dilakukan pengkajian ulang rencana umum pengadaan melalui rapat koordinasi antara PA/KPA, PPK, Pokja ULP/Pejabat Pengadaan dan Tim Teknis. Jawaban : S
  31. Pekerjaan jasa konsultansi survey pemetaan yang memerlukan sewa alat dan biaya bahan yang relatif mahal, biaya langsung non-personil dalam HPS dapat melebihi 40 % dari biaya total. Jawaban : B
  32. Pada metoda pemilihan/penunjukan langsung biaya administrasi pengadaan, termasuk honorarium ULP/pejabat pengadaan, dapat diambil dari biaya paket pekerjaan yang akan dilakukan. Jawaban : S
  33. Pengaduan dalam proses pengadaan pada suatu SKPD, ditujukan kepada kepala SKPD selaku Pejabat Pembuat Komitmen. Jawaban : S
  34. Dalam pelaksanaan e-tendering secara umum tidak diperlukan jaminan penawaran. Jawaban : B
  35. Yang bisa dikaji ulang dalam kebijakan umum dalam RUP adalah hanya pemaketannya saja. Jawaban : B
sumber: rangkuman dari beberapa portal ; pengadaan, menjadiahlipengadaan.

Comments

POPULER POSTS

KISI KISI HANDLING OBJECTION BAGI AGEN ASURANSI

Handling objection merupakan istilah yang dipakai oleh agen asuransi yang artinya menangani keberatan.
Maksudnya begini...
Jika Anda seorang agen asuransi sedang bertemu dengan calon nasabah dan menjelaskan produk produk asuransi dengan baik dan benar sehingga disaat masa jeda Anda sudah yakin bahwa calon tersebut paham dan akan menerima tawaran Anda, namun setelah dipertimbangkan oleh calon bahwa ada hal tertentu yang menjadi keraguannya sehingga ada niat melakukan penolakan.
Versi penolakan yang dilakukan calon beraneka ragam, biasa diawali dengan beberapa pertanyaan yang mungkin meragukannya, ada juga mengalihkan pembicaraan, menolak langsung tanpa menyertakan alasannya, dan sebagainya.
Kira kira menurut Anda selaku agen asuransi, tentunya ada wawasan yang telah Anda persiapkan untuk menyakinkan kembali calon nasabah.
Berikut ini beberapa kisi kisi dari kemungkinan handling objection yang terjadi (rekomendasi buat teman agen asuransi prudenti4l, semoga bermanfaat) :
calon nasabah : "…

KISI KISI SOAL DAN JAWABAN TES CALON AGEN ASURANSI - 3

1.  Pernyataan sederhana yang menyebutkan bahwa pihak tertanggung telah melengkapi formulir permohonan dan premi termasuk dalam esensi kontrak :
      a. Tujuan legal
      b. Pertimbangan
      c. Perjanjian yang saling menguntungkan
      d. Kapasitas legal
Jawaban : B

2.   Yang menetapkan kesehatan (solvency) perusahaan merupakan tugasnya :
      a. Departemen audit
      b. Depatemen legal
      c. Depatemen keuangan
      d. Departemen aktuaria
Jawaban : D

3.    Tindakan terhadap pelanggaran peraturan industri asuransi jiwa dapat diambil oleh :
      a. Pihak tertanggung
      b. Dewan / departemen kode etik
      c. Agen
      d. Pemegang polis
Jawaban : B

4.   Prinsip kode etik meliputi hal hal berikut, kecuali :
      a. Menghindari adanya konflik kepentingan pribadi
      b. Menjalankan bisnis dengan niat baik dan integritas tinggi
      c. menghindari penyalahgunaan jabatan
      d. Menghindari surplus yang berlebihan
Jawaban : D


5.   Produksi asuransi yang berhubungan dengan investasi merupakan …

KISI KISI SOAL DAN JAWABAN TES CALON AGEN ASURANSI - 1

Bagi Anda yang ingin menjadi agen asuransi, diwajibkan untuk mengikuti ujian AAJI secara online atau kertas. Soal ujian pilihan ganda dan tidak banyak. Biasanya hasil ujian dapat diketahui setelah jam ujian selesai. Berikut beberapa soal yang dapat kami sajikan : 1.   Hal apa yang diatur dalam Law of Large Numbers       a. Memprediksi jumlah kerugian yang dapat terjadi untuk menentukan jumlah premi       b. Memprediksi jumlah premi berdasarkan nilai aset       c. Menentukan jumlah nasabah minimum untuk membuka polis       d. Menentukan jumlah kerugian yang dapat terjadi terhadap polis Jawaban : A
2.   Asuransi Dwiguna cocok untuk orang yang :       a. Memiliki uang nganggur (idle money) dan bermaksud meningkatkan kekayaannya.       b. Orang yang ingin dana pensiun.       c. Lebih memilih untuk bermain diproteksi       d. Tidak ada jawaban yang benar. Jawaban : B
3.   Polis Dwiguna mengandung unsur :       a. Tabungan dan Perlindungan       b. Tabungan dan Investasi       c. Investasi d…