KISI KISI SOAL PENGADAAN BARANG DAN JASA

upload.wikimedia.org
BENAR atau SALAH
  1. Pengadaan langsung dapat dilakukan terhadap pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.50.000.000.- dan merupakan kebutuhan operasional kelembagaan/lembaga/dinas/instansi. Jawaban : S
  2. Surat keputusan pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada organisasi pengadaan harus diperbaharui setiap tahun anggaran berjalan. Jawaban : S
  3. Pengaturan pengadaan barang dan jasa pada peraturan presiden no 54 tahun 2010 dan perubahannya bertujuan agar pengadaan dapat dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Jawaban : B
  4. Dengan alasan waktu yang mendesak, Pejabat Pembuat Komitmen dapat melakukan ikatan perjanjian dengan salah satu penyedia barang untuk mengejar penyelesaian pekerjaan sebelum akhir tahun anggaran meskipun dokumen anggaran belum disahkan. Jawaban : S
  5. Pengumuman pemilihan penyedia untuk pengadaan peralatan dengan pagu senilai Rp.200.000.000.- sebaiknya dilakukan melalui koran lokal setempat. Jawaban : S
  6. Dalam hal pemeriksaan barang dan jasa memerlukan keahlian teknis khusus, dapat dibentuk tim atau tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang diangkat oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Jawaban : S
  7. Koperasi karyawan yang dipimpin oleh pejabat pengadaan dilarang menjadi penyedia barang/jasa ditempat yang bersangkutan karena melanggara etika pengadaan. Jawaban : B
  8. Anak dari pejabat yang berwenang menentukan pemenang pelelangan boleh ikut serta menjadi peserta pelelangan pengadaan barang/jasa ditempat yang bersangkutan karena tidak melanggar prinsip afiliasi. Jawaban : B
  9. Kegiatan pelaksanaan yang mencakup pekerjaan untuk mewujudkan selain bangunan, seperti perakitan atau instalasi komponen pabrikasi, penghancuran (demolition) dan pembersihan (removal) dan reboisasi, temasuk pekerjaan konteruksi. Jawaban : B
  10. Sertifikat Keahlian Pengadaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah merupakan salah satu persyaratan wajib untuk diangkat menjadi anggota leompok kerja ULP. Jawaban : B
  11. Untuk pengadaan barang/jasa yang membutuhkan waktu perencanaan daan persiapan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang lama, Kelompok Kerja ULP dapat mengumumkan pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa secara luas kepada masyarakat sebelum RUP diumumkan. Jawaban : B
  12. Pejabat yang paling bertanggung jawab dalam proses pelaksanaan / penyelesaian pekerjaan pengadaan barang/jasa adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Jawaban : B
  13. Unit layanan pengadaan dapat menuntut penyedia untuk mengganti kerugian kepada pemerintah apabila terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. Jawaban : S
  14. Menetapkan paket paket yang akan dilelangkan adalah salah satu tugas dari Pejabat Pembuat Komitmen. Jawaban : S
  15. Adendum kontrak disusun berdasarkan berita acara negosiasi teknis dan harga, antara pokja ULP dengan Penyedia Barang/Jasa, yang mengacu kepada ketentuan ketentuan yang tercantum pada perjanjian kontrak asal. Jawaban : S
  16. Tugas dan kewenangan Pengguna Anggaran (PA) untuk menetapkan pemenang pada pelelangan atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp.100.000.000.000.- (seratus milyar rupiah) dapat didelegasikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Jawaban : S
  17. Organisasi pengadaan untuk pengadaan melalui swakelola terdiri dari PA/KPA, PPK, ULP/Pejabat Pengadaan dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Jawaban : S
  18. Persyaratan penyedia yang mengharuskan calon peserta pernah melaksanakan pekerjaan di unit tempat berlangsungnya pengadaan barang/jasa merupakan persyaratan yang diskriminatif dan bertentangan dengan prinsip dasar pengadaan. Jawaban : B
  19. Jasa pekerjaan survei yang tidak membutuhkan telaahan tenaga ahli termasuk kategori pekerjaan jasa lainnya. Jawaban : B
  20. Pengadaan barang/jasa pada hakikatnya adalah upaya pihak pengguna barang/jasa untuk mendapatkan dan mewujudkan barang/jasa yang diinginkan dengan metoda tertentu. Jawaban : S
  21. Cara Pengadaan barang/jasa pemerintah dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu pelaksanaan pengadaan dengan menggunakan penyedia barang/jasa dan pelaksanaan pengadaan dengan swakelola. Jawaban : B
  22. Pejabat pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung dan e-purchasing. Jawaban : B
  23. Pengadaan barang/jasa oleh pemerintah daerah yang sebagian dananya berasal dari pinjaman dalam negeri tidak harus melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya. Jawaban : S
  24. Nilai maksimal jaminan uang muka untuk usha kecil sebesar 30 % dari nilai kontrak dan untuk usaha non kecil sebesar 20 % dari nilai kontrak. Jawaban : S
  25. Pejabat pengadaan yang hanya terdiri 1 orang tidak perlu menyusun HPS. Jawaban : B
  26. Kontrak tahun jamak (multi years) dapat digunakan untuk pekerjaan yang membutuhkan waktu pelaksanaan yang panjang dan terdiri dari beberapa lingkup pekerjaan yang bukan merupakan satu kesatuan sistem. Jawaban : B
  27. Biaya mobilisasi dapat diperhitungkan sebagai salah satu unsur biaya yang dibebankan pada uang muka. Jawaban : B
  28. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) masih diperlukan dalam pengadaan barang/jasa melalui metode kontes/sayembara dan pengadaan langsung yang menggunakan bukti pembelian yang digunakan sebagai acuan negosiasi harga. Jawaban : S
  29. PA/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat menyatukan beberapa paket yaitu pengadaan alat rontgen, kasur, dan alat laboratorium menjadi satu paket pengadaan dengan nilai Rp. 3 milyar. Jawaban : S
  30. Dalam persiapan pengadaan barang/jasa, dilakukan pengkajian ulang rencana umum pengadaan melalui rapat koordinasi antara PA/KPA, PPK, Pokja ULP/Pejabat Pengadaan dan Tim Teknis. Jawaban : S
  31. Pekerjaan jasa konsultansi survey pemetaan yang memerlukan sewa alat dan biaya bahan yang relatif mahal, biaya langsung non-personil dalam HPS dapat melebihi 40 % dari biaya total. Jawaban : B
  32. Pada metoda pemilihan/penunjukan langsung biaya administrasi pengadaan, termasuk honorarium ULP/pejabat pengadaan, dapat diambil dari biaya paket pekerjaan yang akan dilakukan. Jawaban : S
  33. Pengaduan dalam proses pengadaan pada suatu SKPD, ditujukan kepada kepala SKPD selaku Pejabat Pembuat Komitmen. Jawaban : S
  34. Dalam pelaksanaan e-tendering secara umum tidak diperlukan jaminan penawaran. Jawaban : B
  35. Yang bisa dikaji ulang dalam kebijakan umum dalam RUP adalah hanya pemaketannya saja. Jawaban : B
sumber: rangkuman dari beberapa portal ; pengadaan, menjadiahlipengadaan.

Comments

POPULAR POSTS

KISI KISI SOAL DAN JAWABAN TES CALON AGEN ASURANSI - 1

KISI KISI SOAL DAN JAWABAN TES CALON AGEN ASURANSI - 3

KISI KISI SOAL DAN JAWABAN TES CALON AGEN ASURANSI - 2

KISI KISI HANDLING OBJECTION BAGI AGEN ASURANSI

CARA MUDAH MENDAPATKAN UANG UNTUK TAMBAHAN PENGHASILAN