CARA MENYUSUN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (wawasan pustaka)

Harga perkiraan sendiri merupakan penghitungan biaya atas rincian pekerjaan yang akan dilakukan berdasarkanrujukan dari kerangka acuan kerja atau petunjuk yang ada dan dengan metoda analisa keahlian yang cocok dengan pekerjaan tersebut. Bagi pejabat pembuat komitmen (PPK), bahwa proses pengadaan barang dan jasa merupakan sesuatu hal yang penting diperhatikan. Harga perkiraan sendiri menjadi pedoman bagi penyedia barang dan jasa pra melakukan penawaran. Jika harga perkiraan sendiri lebih mahal dari kewajaran maka akan timbul kerugian dari sumber pembiayaan, apalagi jika kurang wajar nilainya, terindentifikasi penggelembungan harga (mark-up).
Istilah mark-up muncul dikarenakan beberapa sebab :
  1. Belum diketahui cara menghitung yang wajar.
  2. Indikasi kesengajaan untuk tujuan keuntungan pribadi.
  3. Harga satuan daerah diasumsikan tanpa survei harga kewajaran.
  4. Lokasi kegiatan belum terkategorikan terkait jarak tempuh pengadaan barang/bahan.
  5. Salah hitung (media error)
Sebelum mengetahui cara menyusun harga perkiraan sendiri, alangkah baiknya kita ketahui dulu beberapa hal tentang manfaat penyusunan harga perkiraan sendiri :
  • Guna menilai kewajaran penawaran beserta rinciannya 
  • Sebagai pedoman guna menetapkan batas tertinggi dari sebuah penawaran
  • Sebagai pedoman guna proses negosiasi harga saat penunjukan langsung
  • Sebagai pedoman guna mengetahui besaran nilai jaminan penawaran (1-3% dari HPS). Contoh : Jika nilai harga perkiraan sendiri dari suatu pekerjaan sebesar Rp.1.375.000.000.- dan jaminan penawaran 1,7 % dari harga perkiraan sendiri, maka pihak penyedia wajib menyanggupi jaminan penawaran sebesar Rp.233.750.000.-
  • Sebagai pedoman dalam penetapan besaran nilai jaminan bagi tawaran penyedia yang nilainya di bawah 80 % dari total HPS.
Beberapa data data yang diperlukan untuk menyusun harga perkiraan sendiri adalah :
  1. Nilai suku bunga berjalan serta nilai inflasi sebelumnya
  2. Harga satuan barang yang berasal dari pabrikan dan atau distributor
  3. Harga satuan daerah yang disahkan melalui peraturan yang ada
  4. Pembanding nilai kontrak sejenis dari beberapa instansi daerah lainnya
  5. Informasi tambahan yang sesuai dengan nama pekerjaan dan dapat dipertanggungjawabkan
Yang menjadi pertimbangan dalam merencanakan harga perkiraan sendiri :
  1. Kewajaran nilai anggaran overhead untuk penyedia barang dan jasa
  2. Nilai akhir harga penawaran sendiri harus transparan
  3. Memperhatikan pajak pertambahan nilai (PPN)
  4. Pengadministrasian dokumen harga penawaran sendiri
  5. Keterlibatan tenaga ahli yang kompeten
Jangka waktu penetapan harga perkiraan sendiri diberlakukan karena mengantisipasi pengaruh dari perubahan harga satuan bahan maupun faktor lainnya yang relevan, yakni maksimal 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran (pascakualifikasi) dan atau maksimal 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran ditambah lamanya waktu prakualifikasi. esensinya dalam penyusunan harga perkiraan sendiri adalah bagaimana penyusun memahami karakteristik barang/jasa yang akan dilelang.
Berdasarkan pasal 66 ayat 8 Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 jo Peraturan Presiden No 70 tahun 2012, harga perkiraan sendiri disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar. Kewajaran yang dimaksud ini tanpa dibatasi nilai tertentu sehingga bagi pejabat pembuat komitmen tentunya secara aturan tidak salah jika menambah nilai keuntungan dengan prosentase atau nominal tertentu.


Misalnya berdasarkan daftar harga yang dipublikasikan toko online blanja.com, harga Notebook yang tertera untuk satu spesifikasi tertentu seharga Rp.13.200.000.-.

Berdasarkan harga tersebut, apabila pejabat pembuat komitmen yang bertugas pada satuan kerja berlokasi di Aceh, akan menyusun harga perkiraan sendiri untuk pengadaan sejumlah 97 unit notebook, berapa nilai harga perkiraan sendiri yang akan ditetapkan ?
Harga satuan = analisa + keuntungan wajar
HPS sebelum PPN = harga satuan x volume
HPS = HPS sebelum PPN + (HPS sebelum PPN x 10 %)
Berdasarkan rumusan di atas, penyusunan harga perkiraan sendiri harus memperhitungkan komponen keuntungan wajar. Berapa batasan keuntungan yang wajar ? Tentu pejabat pembuat komitmen menetapkan dengan pertimbangan menghindari markup dan kurangnya minat penyedia.

Pada dasarnya daftar harga yang dipublikasikan oleh sumber informasi yang berasal dari toko tentu sudah terdapat unsur keuntungan. Apabila dalam penyusunan harga perkiraan sendiri ditambah lagi dengan keuntungan, berdasarkan definisi di atas, dapat masuk kategori markup.

Jika pejabat pembuat komitmen menetapkan nilai keuntungan yang wajar adalah 5% dari harga yang dipublikasikan, berdasarkan contoh kasus di atas maka total harga perkiraan sendiri adalah :
Harga satuan = Rp.13.200.000.- + (5% x Rp.13.200.000.-)
Harga satuan = Rp.13.200.000.- + Rp.660.000.-
Harga satuan = Rp.13.860.000.-
Harga perkiraan sendiri sebelum PPN = Rp.13.860.000 x 97 Unit
Harga perkiraan sendiri = Rp.1.344.420.000.-

Dalam komponen harga perkiraan sendiri terdapat nilai uang sebesar Rp.660.000.- x 97 Unit = Rp.64.020.000.- sebagi nilai keuntungan disediakan untuk calon penyedia barang. Dari mana cara kita memandang nilai kewajaran, margin 5% atau total nilai tambahan keuntungan Rp.64.020.000.-

Dalam batasan ini apakah pejabat pembuat komitmen bersalah dalam menetapkan harga perkiraan sendiri ? berdasarkan analisa, penetapan harga perkiraan sendiri tersebut tidak salah, karena pejabat pembuat komitmen juga harus mempertimbangkan minat dari calon penyedia barang/jasa untuk mengikuti proses pelelangan. Tentu dengan asumsi bahwa dalam proses pelelangan tidak terjadi adanya unsur KKN dengan para penyedia barang dan jasa. Dengan kata lain terjadi persaingan yang kompetitif antara calon penyedia dalam mengajukan penawaran.

Apabila harga ditetapkan terlalu rendah sehingga calon penyedia tidak berminat akan berdampak pada gagalnya lelang. Tentu hal ini berdampak juga pada bertambahnya alokasi waktu untuk pelelangan dan tertundanya rencana penyelesaian pekerjaan.
sumber: potal pengadaan, bpn.go.id, lkpp.go.id

Comments

POPULAR POSTS

KISI KISI SOAL DAN JAWABAN TES CALON AGEN ASURANSI - 1

KISI KISI SOAL DAN JAWABAN TES CALON AGEN ASURANSI - 3

KISI KISI SOAL DAN JAWABAN TES CALON AGEN ASURANSI - 2

KISI KISI HANDLING OBJECTION BAGI AGEN ASURANSI

CARA MUDAH MENDAPATKAN UANG UNTUK TAMBAHAN PENGHASILAN